Archive for July, 2010

Anggota Fraksi PKS Andi Rahmat menilai catatan Biro Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI tidak akurat. Dalam catatan tersebut, Andi termasuk salah seorang anggota Fraksi PKS yang paling banyak tidak menghadiri rapat paripurna DPR. "Saya tidak pernah membolos. Data dari Biro Persidangan Setjen DPR yang beredar di media massa sama sekali tidak akurat," kata Andi Rahmat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 29 Juli 2010. Andi kemudian ... Full story

Jakarta - Nama-nama DPR yang sering tidak hadir dalam rapat paripurna diumumkan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa ketidakhadiran anggotanya dalam rapat paripurna karena alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. "Kalau di PKS saya bisa pastikan, kalau mereka itu tidak hadir, sedang kemana. Dan saya sebagai ketua fraksi bisa yakinkan itu," kata Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Selasa (27/7/2010). Mustafa ... Full story

Jakarta - Kematian wartawan Kompas M Saifullah yang diduga tidak wajar membuat kalangan di Senayan juga ikut bicara. Calon Ketua Komisi I DPR yang membidangi soal informasi, Mahfudz Siddik, meminta aparat kepolisian ikut mengungkap kasus kematian kepala biro Kalimantan itu. "Saya kira polisi harus selidiki kasus ini sampai tuntas. Kan tidak bisa menunggu saja hasil kerja polisi," kata Mahfudz kepada detikcom, Senin (26/7/2010). Menurut politisi muda PKS ... Full story

Jakarta- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku merasa kurang sreg dengan jawaban calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution, atas pertanyaan Komisi XI tentang kasus pajak Paulus Tumewu pada uji kelayakan tadi malam. Ketua fraksi PKS, Mustafa Kamal mengatakan, jawaban Darmin terkesan hanya cari aman dan menghindar. Padahal, maksud Komisi XI mempertanyakan kasus pajak itu pada Darmin tidak bermaksud untuk menjebaknya, "Itu bukan masalah masa jabatan ... Full story

Jakarta— Anggota Komisi XI asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Rahmat, mengatakan, kans calon Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution untuk lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan, Rabu (21/7/2010), cukup besar. Apakah PKS sudah pasti menyetujui calon tunggal yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini? Andi mengatakan belum bisa dipastikan. "Ya, kans Pak Darmin besar. Tapi, belum bisa dipastikan," kata Andi, di sela istirahat uji kelayakan ... Full story

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mendukung upaya percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konvergensi Media (digital/media online), yang kini sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) 2010. "RUU Konvergensi Media diharapkan kedepannya dapat menghindari terjadinya monopoli pasar di bidang media massa," kata Tifatul Sembiring usai menghadiri acara Asia-Europe Meeting (ASEM) Forum on Sterngthening Cooperation in ICT Reserach & Development, di Hotel Golden Flower Bandung, Selasa, 20 Juli ... Full story

Jakarta- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan perombakan fraksi di DPR. Pergantian pimpinan dari anggota Fraksi PKS terjadi di semua komisi yang ada di DPR. “Ini konsekuensi dari Munas (Musyarawah Nasional –red), menyesuaikan dengan visi, misi dan strategi partai yang baru,” kata Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, saat dihubungi, Selasa (20/7). Menurut Mustafa, Fraksi PKS adalah perpanjangan tangan dari DPP PKS. Karenannya, susunan kepengurusan fraksi juga menyesuaikan ... Full story

Jakarta- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menilai rencana pemerintah melakukan pembatasan BBM subdisi merupakan aksi panik dari pemerintah. "Itu merupakan kebijakan panik, lantaran asumsi-asumsinya dari pemerintah lari semua," kritik anggota Komisi VII DPR dari PKS, Muhammad Idris Lutfi, di gedung DPR, Jakarta, Senin (19/7). Idris menilai rencana pembatasan untuk mobil 2005 ke atas menunjukkan kebingungan dari pemerintah. "Pemerintah itu bingung, dulu sebelum 2006 ada pola distribusi ... Full story

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menilai evaluasi yang dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terhadap kinerja para menteri Kabinet Bersatu Jilid II terlalu dini. Padahal terkait penilaian sebuah kinerja itu, biasanya dilakukan setelah pekerjaan itu berjalan selama satu tahun. "Saya rasa siklus dari evaluasi kerja kali ini sedikit berbeda, karena umunya evaluasi itu dilakukan setelah setahun. Tapi kali ini baru ... Full story

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku kecewa dengan maraknya isu reshuffle kabinet yang dimunculkan Golkar. PKS menilai wacana itu cukup mengganggu kinerja menteri. Apalagi penilaian UKP4 tidak serta merta menentukan reshuffle kabinet. "Isu reshuffle ini membuat kabinet tidak bekerja dengan baik karena tidak merasa nyaman," ujar Sekjen PKS Anis Matta kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/7/2010). Anis menyampaikan, PKS sejauh ini tidak melihat ... Full story