PKS: Maksud Hati Mau Cepat, Apa Daya Hukum Menjerat

Jakarta- Dugaan adanya misi balas dendam dan nuansa politis dalam kasus Sisminbakum kembali disuarakan Kalangan Komisi III DPR.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan, Sisminbakum sengaja dibuat untuk mempercepat perijinan pendirian badan hukum, namun dikarenakan negara tidak memiliki kemampuan maka pemerintah menggandeng pihak swasta.

“Maksud hati ingin cepat, apa daya hukum menjerat. Ungkapan ini cocok untuk menggambarkan nasib Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus sisminbankum,” kata Nasir saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (3/8).

Politikus asal daerah pemilihan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) ini mengaku prihatin dengan kentalnya nuansa politik dan balas dendam dalam kasus Sisminbakum.

“Saya melihat ada persaingan dan dendam dalam kasus Sisminbakum. Kalau ini betul, maka berarti ini lonceng kematian bagi penegakaan hukum yang adil dan bermartabat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nasir menyatakan pihaknya sangat prihatin dengan mantan pejabat yang telah terjerat dalam kasus tersebut. “Terus terang saya, prihatin dengan vonis yang menimpa Pak Romli Atsasmita dan Pak Syaifuddin Manan. Ini memang tidak melibatkan APBN,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Yusril Ihza Mahendra ditetapkan sebagai tersangka kasus Sisminbakum karena diduga merugikan negara Rp400 miliar. Selain Yusril, mantan Direktur Utama PT Sarana Reka Dinamika (SRD) Hartono Tanoesoedibjo yang menjadi rekanan Departemen Kehakiman dan HAM saat itu juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Selain Yusril, para pejabat dan mantan pejabat Kementerian Hukum dan HAM juga ikut terseret. Mereka adalah mantan Ketua Koperasi Pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham), Ali Amran Jannah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Syamsudin Manan Sinaga dan dua mantan Dirjen AHU sebelumnya, Zulkarnain Yunus dan Romli Atmasasmita sebagai tersangka. [mah]

Sumber: inilah.com