PKS Nilai Pernyataan Presiden SBY Paradoks

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera menilai bahwa langkah dan cara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggalakkan gerakan anti korupsi selalu berada dalam posisi paradoks.

“Jadi kasus grasi dan remisi kemari n satu paradoks dalam penegakan hukum,” ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq usai sebuah diskusi di hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa (31/8).

Mahfudz menilai pernyataan SBY bisa menimbulkan kekecewaan publik. Sebab di satu sisi menggalakan pemberantasan korupsi namun di sisi lain memberikan pengampunan kepada koruptor.

“Masyarakat melihat carut marut penegakan hukum. Sehingga statemen dia itu scara normatif bagus tapi tidak menunjukkan keseriusan malah masyarakat kecewa,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, Presiden SBY memerintahkan kepada Polri dan Kejagung untuk tidak tebang pilih dalam menuntasakan kasus dugaan korupsi. “Saya ingin mengajak semua dan memberikan instruksi kepada jajaran pemrintah terutama Polisi dan Kejaksaan Agung untuk menuntaskan semua kasus hukum secara proporsional, fair dan seadil-adilnya. Jangan biarkan ada kesan seolah ada kesan pilih-pilih dalam penegakan hukum itu,” ucap Presiden di Istana Negara, Selasa (31/8). [mah]

Sumber: inilah.com