Demikian dikemukakan Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, Minggu (15/5), dalam wawancara singkatnya dengan sejumlah wartawan pada kegiatan Musyawarah Kerja Wilayah PKS Kalsel di Banjarmasin. “Banyak masalah dialami PKS akhir-akhir ini, karena ada pihak tertentu ingin menggoyang partai ini,” tuturnya.

Namun ia meyakini, berbagai persoalan yang memojokkan partainya ini akan selesai dengan sendirinya. PKS sendiri lebih memilih memfokuskan diri dalam persiapan dan merapatkan barisan menyongsong pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang.

Ketua DPW PKS Kalsel Ibnu Sina mengatakan, dalam menghadapi ketatnya persaingan partai politik menjelang pemilu 2014, pihaknya memprioritaskan tiga program kerja berbasis masyarakat. Program ini adalah pelayanan, pemberdayaan, dan sosial berupa membangun 1.000 UMKM, rumah aspirasi di setiap DPC, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Selain dihadiri Sekjen PKS Anis Matta, Mukerwil kali ini juga dihadiri anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi dan Hadi Mulyadi, Ketua bidang Dakwah Kalimantan. Mukerwil PKS merupakan bentuk acara koordinasi dan konsolidasi internal untuk menjalankan roda partai.

Dalam mukerwil juga dibicarakan persiapan PKS dalam verifikasi dan pencapaian target tiga besar pada pemilu 2014 mendatang. (OL-5)

Sumber: media indonesia.com

Menurut Ibnu Sina, untuk menyatukan arah gerak partai dan kader, maka PKS akan melaksanakan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) di Hotel Amaris, Kab Banjar. Mukerwil PKS akan dihadiri ketua DPD dan ketua-ketua bidang di DPD yang baru terpilih, ungkap anggota DPRD Prov Kalsel ini.

Selain dihadiri ketua DPD PKS se Kalsel, mukerwil PKS juga akan dihadiri oleh sekjen DPP PKS, Anis Matta. Mukerwil PKS merupakan bentuk acara koordinasi dan konsolidasi internal untuk menjalankan roda partai, rencananya acara tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu (14-15 Mei 2011).

Setelah melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKS yang mengantarkan Ibnu Sina menjadi ketua PKS, dan melaksanakan Milad PKS beberapa waktu lalu, struktur PKS kalsel lebih ingin membenahi organisasi partainya ujar alumni perikanan Unlam ini.. Anis Matta, ujar Ibnu Sina, pada saat mukerwil nanti akan memberikan arahan kepada struktur dan kader inti PKS. Selain itu dalam mukerwil PKS juga di bicarakan persipapan PKS dalam verifikasi partai dan pembicaraan target-target kerja hingga 2014 nanti.

Sebelum pelaksanaan mukerwil berlangsung juga dilakukan konsolidasi internal anggota Fraksi PKS se Kalsel. Menurut Ibnu Sina, konsolidasi internal anggota dewan dari PKS ini, dimaksudkan agar anggota dewan dari PKS dapat bekerja lebih bagi masyarakat, khususnya dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat Kalsel, tegasnya. Bahkan dalam koordinasi tersebut juga merupakan sarana evaluasi bagi anggota dewan dari PKS yang duduk di DPRD ungkapnya.

Selain konsolidasi anggota Dewan, sebelum mukerwil juga dilaksanakan koordinasi wanita PKS, yang selama ini bergerak di Pos Wanita Keadilan. Menurut Ibnu Sina, PKS agar para perempuan PKS dapat berdaya upaya dalam partisipasi politik di Kalimantan Selatan.

Menurut Nabiel, ketika harga beras melambung tinggi penyebabnya disandarkan pada tingkat supply beras lokal yang tidak mampu memenuhi tingkat demand masyarakat, sehingga untuk mengatasi gejolak harga, solusi yang ditempuh adalah dengan meningkatkan supply. “Maka tidaklah aneh jika pemerintah selalu berpikir instan, yakni impor beras,” ujar Nabiel

Nabiel menduga mafia beras semakin berkuasa dan memegang kendali penuh terhadap Bulog, serta berperan aktif mempengaruhi kebijakan perberasan di negeri ini.  Padahal menurut Nabiel, Bulog sejatinya adalah lembaga yang bisa membantu membeli gabah dan beras petani dengan harga yang ditetapkan, melalui operasi pasar, dan bukannya melakukan aktifitas bisnis yang tidak berpihak pada petani.

PKS masih menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal koalisi. PKS siap berada di dalam ataupun di luar pemerintahan.

“PKS akan tetap menunggu keputusan tersebut. Sesuai agenda Mukernas lalu di Jogja, PKS akan terus bekerja untuk kepentingan negara dan rakyat pada posisi apapun,” ujar Presiden PKS Luthfi Hasan, Jumat (4/3/2011).

Sebagaimana diberitakan, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, secara mendadak, memboyong jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS ke kediaman Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/3/2011) malam.

Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq menceritakan kedatangan rombongan DPP PKS mengejutkan Hilmi. Presiden PKS meminta rapat khusus membahas perkembangan koalisi pasca pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal koalisi, Selasa (1/3/2011).

“Kebijakan koalisi adalah keputusan majelis syuro yang dipimpin Ustad Hilmi,” ujar Mahfudz, Jumat (4/3/2011).

Mahfudz menambahkan, dalam rapat, Presiden PKS memaparkan tiga dokumen koalisi, yaitu piagam koalisi, agenda koalisi, dan code of conduct. Kesimpulan paparan dan pembahasan, secara substansi, sikap-sikap politik PKS tidak ada yang bertabrakan dengan ketiga dokumen tersebut.

“Secara teknis prosedural juga bisa diperdebatkan karena terakhir soal angket mafia pajak, Setgab belum sampai pada kesepakatan,” imbuhnya. [bar]

Sumber: inilah.com

Ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004, PKS menjadi salah satu partai politik (parpol) yang mendukung SBY-Jusuf Kalla (JK). PKS kembali masuk dalam koalisi SBY yang berpasangan dengan Boediono di Pilpres 2009.

‘Jasa’ yang diberikan PKS kepada Presiden SBY seperti kurang dilihat oleh pihak-pihak yang mendesak menteri dari PKS direshuffle. PKS tidak mempersoalkan jika nantinya Presiden SBY tidak melihat kontribusi PKS selama ini.

“Kita ikhlas saja. PKS santai jika memang terjadi reshuffle,” ujar Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq, Kamis (3/3/2011).

PKS meminta Presiden SBY memiliki pijakan yang jelas jika ingin mengganti menteri dari PKS. Yang jelas, PKS tidak merasa melanggar nota kesepakatan koalisi.

“Jika dengan mendukung hak angket pajak dibilang melanggar, kita merasa tidak melanggar. Makanya, kita perlu duduk bersama dan dijelaskan soal pelanggaran yang dilakukan PKS dalam koalisi,” imbuhnya.

Selain itu, jika Presiden SBY mencopot menterinya berdasarkan kinerja, PKS meminta Presiden memberitahu kinerja setiap menteri ke publik. PKS tidak ingin pencopotan menteri berdasarkan desakan-desakan pihak-pihak tertentu.

“Setiap kementerian ada target dan pencapaian. Kinerja menteri dari parpol dan non-parpol perlu dijelaskan ke publik biar diketahui mana yang rapornya merah dan mana yang tidak. Harus objektif,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan, PKS berseberangan dengan Partai Demokrat dalam menyikapi hak angket pajak. PKS mendukung, sedangkan Partai Demokrat tidak.

Beberapa anggota dan kader Partai Demokrat meminta Presiden SBY mencopot menteri-menteri dari PKS karena PKS dianggap tidak lagi sejalan dengan koalisi.

Presiden SBY juga sudah memberikan pernyataan agar parpol koalisi menaati nota kesepakatan yang sudah dibuat. Jika tetap ‘bandel’, Presiden akan memberikan sanksi.

Presiden SBY sudah memberitahu bahwa ada dua partai yang tidak menaati nota kesepakatan koalisi. Namun, Presiden tidak menyebutkan siapa parpol koalisi yang dimaksud. [bar]

Sumber:inilah.com

“Perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di lembaga legislatif semakin bertambah setiap tahunnya, dan ini menunjukkan bahwa formula kaderisasi yang dilakukan PKS sudah tepat, sehingga kami berkeinginan untuk bisa meraih tiga besar dalam pemilihan umum mendatang,” kata Luthfi.

Menurut dia, masuk menjadi tiga besar dalam pemilihan umum mendatang akan mampu menjadikan partainya menjadi kekuatan penyeimbang, sehingga bisa memberikan konstribusi yang maksimal bagi kemajuan Indonesia.

Pada saat partai politik ini mengikuti pemilihan umum untuk pertamakalinya, kata dia, PKS meraih tujuh kursi di DPR RI, dan menempatkan seorang kadernya di kabinet. Kemudian meningkat menjadi 45 kursi dan tiga menteri saat berada di bawah kepemimpinan Hidayat Nur Wahid.

“Perolehan kursi di DPR pun kembali bertambah menjadi 57 kursi, serta empat kader di kabinet saat dipimpin Tifatul Sembiring,” katanya.

Saat ini, menurut dia, PKS sudah berada di seluruh provinsi di Indonesia, dan berada di 80 persen lebih kota maupun kabupaten, serta lebih dari 60 persen di masing-masing kecamatan dari kota atau kabupaten itu.

“Sehingga kami yakin bahwa PKS siap menjadi partai pertama yang siap diverifikasi untuk maju dalam pemilihan umum 2014,” katanya.

Untuk menyongsong pemilihan umum tersebut, maka target dalam waktu dekat adalah menambah satu juta kader pada 2011, serta terus mengokohkan pola manajemen organisasi kepartaian. “Perlu juga diingat, bahwa masuk menjadi tiga besar belum tentu berada di urutan ketiga,” katanya.

Acara pembukaan Mukernas II PKS berlangsung dalam balutan kebudayaan yang menjadi ciri khas Yogyakarta, seperti penampilan tarian ciptaan Sri Sultan Hamengku Buwono I yaitu Beksan Lawung Ageng, penampilan kelompok hip hop yang terkenal dengan lagu keistimewaan untuk DIY, dan tarian Anoman Obong. Sejumlah anggota panitia mengenakan pakaian khas Yogyakarta yaitu surjan dan blangkon.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X membuka Mukernas II PKS yang mengusung tema “Bekerja untuk Indonesia” itu.

Sultan menyambut baik Mukernas II PKS digelar di Yogyakarta, karena menurut dia akan mampu membangkitkan perekonomian dan pariwisata daerah ini yang sempat terpuruk akibat bencana erupsi Gunung Merapi pada Oktober-November 2010.

“Melalui mukernas II ini, PKS secara tidak langsung bisa menggerakkan pariwisata di Yogyakarta yang berbasis kerakyatan, mulai dari kuliner, pasar tradisional hingga ke pedagang cenderamata khas Yogyakarta,” katanya.

Sultan juga berharap PKS sebagai partai dengan misi keadilan mampu menunjukkan konstribusi yang nyata bagi tegaknya keadilan dan kebenaran di Indonesia, serta menegakkan hak asasi manusia (HAM), terlebih dengan adanya sejumlah kasus kekerasan bernuansa agama, belum lama ini.

“Dalam kondisi maraknya amuk massa seperti saat ini, maka akan sangat tepat PKS menunjukkan diri sebagai partai politik yang mampu memperkuat elemen bangsa. Ini juga menjadi tantangan bagi partai politik lain untuk bisa merumuskan platform perjuangannya,” katanya.

Ia berharap PKS mampu tetap berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, karena keadilan adalah kunci dari kekuatan sebuah bangsa.

“PKS juga diharapkan mampu membalikkan kondisi politik yang buram menjadi cerah kembali,” kata Sultan HB X.

Sedangkan Ketua Panitia Mukernas II PKS Sukamta mengatakan tema utama mukernas adalah “Bekerja untuk Indonesia”, sehingga diharapkan hasil dari mukernas ini mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan dan perbaikan bangsa di masa yang akan datang.

Mukernas berlangsung hingga Sabtu (26/2), dan diikuti sekitar 2.500 utusan DPP, DPW dan DPD PKS dari seluruh daerah. [ant]

Sumber: inilah.com

Amerika Serikat (AS) negara yang memiliki kepentingan besar di Mesir dipastikan tidak akan tinggal diam dalam proses transini negara sekutunya ini.

“Barat dengan dimotori AS pasti akan bekerja keras untuk mengawal proses transisi sehingga
rezim baru tetap dalam track kepentingan besar barat dan Israel,” ujar Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddik lewat rilis kepada detikcom, Sabtu (12/2/2011).

Menurut politisi PKS ini jatuhnya rezim Mubarak akan ditandai dengan berlanjutnya efek domino perubahan politik di kawasan Arab. Kawasan Arab sendiri saat ini sebagian besar masih dikuasai oleh rezim-rezim otoriter.

“Kondisi di Mesir ini akan menandai babak baru peta politik di kawasan Arab yang ditandai regenerasi kepemimpinan,” terangnya.

Bangsa Mesir dan Tunisia yang saat ini dalam masa transisi harus mampu belajar dari pengalaman transisi demokrasi di negara-negara muslim lain. Lemahnya konsolidasi unsur kekuatan sipil dan kuatnya hegemoni kepentingan asing akan menjadi problem pokok yang harus diantisipasi.

“Bila tidak diantisipasi hegemoni barat, maka tumbangnya Mubarak sia-sia belaka. Turki bisa jadi benchmark yang bagus bagi transisi demokrasi kawasan Arab,” imbuhnya. (her/her)

Sumber: detiknews.com

Selain menjelang panen raya, tambah Rofi, ada kekhawatiran produk panen kali ini tidak terlalu baik secara menyeluruh. Terutama dari sisi kualitas, karena gangguan hama dan kondisi cuaca. ‘’Kalau impor beras tetap dilakukan, akan seberapa anjloknya nanti harga  gabah atau beras petani nanti ?” kecam dia.

Rofi juga menyoroti ketiadaan sinergi di dalam kabinet saat ini dalam menyikapi persoalan pangan. Di satu pihak Menteri Pertanian dan BPS menyatakan stok beras cukup, tapi Bulog dan Kementerian Perdagangan justru berapi-api menyatakan kebutuhan impor beras. Bahkan, ujar Rofi, Kementerian Perdagangan mengklaim telah mendapat restu dan rekomendasi dari Kementerian Pertanian untuk melakukan impor beras.

‘’Saya melihat sinergi ini tidak berjalan, masing-masing kementerian berjalan sendiri-sendiri. Menteri Koordinator Perekonomian yang semestinya menjadi dirigent, tidak optimal,’’ kata Rofi. Padahal, ujar dia, soal pangan ini memiliki korelasi sangat kuat dengan ekonomi negara secara keseluuhan. Rofi mengingatkan sudah banyak contoh kasus gara-gara pangan terjadi revolusi besar di suatu negara.

Sekalipun berasal dari partai yang sama, Rofi mengritik Menteri Pertanian yang menepis ada persoalan terkait beras dengan argumen tak ada temuan antrian beras. ‘’Betul, tak ada antrian beras. Tapi ada satu kampung di Ponorogo semuanya idiot karena kekurangan gizi akibat tak bisa mendapatkan beras berkualitas bagus,’’ ujar dia.

Soal cuaca juga menurut dia tak bisa terus menerus dikambinghitamkan dalam persoalan pangan. ‘’Karena pada saat yang sama tidak ada pembenahan di infrastruktur pertanian dan distribusi hasil pertanian,’’ kata dia. Kasus cabe beberapa waktu lalu, tambah dia, ternyata ditemukan tingginya harga cabe di beberapa daerah akibat gagal sampainya panenan cabe karena buruknya infrastruktur jalan.

Sumber: republika.co.id

“Kami akan membahas persiapan partai dalam pilpres 2014 nanti. Sebab saat ini ada keinginan dari sejumlah kader agar kita sedapat mungkin juga mengajukan calon,” ungkap Sekjen DPP PKS Anis Matta kepada wartawan di RM Bale Raos Kompleks Kraton Yogyakarta, Kamis (3/2/2011).

Mukernas ini akan digelar pada 24-27 Februari 2011 dan akan dihadiri oleh 2.500 kader PKS dari DPP, DPD dan DPD. “Kita perlu konsolidasi karena hampir semua pengurus PKS baik di DPW dan DPD baru sehingga perlu adanya pertemuan seperti Mukernas,” kata Anis.

Anis menambahkan dalam munas nanti, PKS juga akan menegaskan sikapnya untuk mendukung penetapan. PKS juga akan menunjuk kader-kadernya melalui fraksi di DPR untuk memperjuangkan pembahasan RUUK Yogyakarta agar Sultan ditetapkan bukan pemilihan.

“Sebenarnya di setgab koalisi itu semua sudah sepakat penetapan. Tapi kemudian pemerintah bersikap lain. Padahal setgab itu fungsinya sebagai dapur koalisi tapi malah jadi alat sosialisasi, bukan untuk membahas,” pungkas dia. (nal/nal)

Sumber: detiknews.com

“Selama ini, kader-kader perempuan PKS telah menjadi tempat curhat dan rujukan pendapat dari  perempuan berbagai kalangan terhadap persoalan-persoalan hidup. Potensi besar ini akan dikembangkan lebih lanjut oleh Bidang Perempuan PKS. Program ini kami namakan Bunda Peduli,” ujar Ketua DPP Bidang Perempuan DPP PKS, Anis Byarwati,  Selasa (25/1/2011).

Menurut Anis, dalam lima tahun terakhir ini, tren perceraian di Indonesia meningkat tajam. Pada tahun 2009, ada 250 ribu kasus perceraian. Jumlah itu setara dengan 10% dari angka pernikahan di tahun 2009.

“Maknanya, dari sepuluh pernikahan ada satu yang bercerai. Mayoritas kasus perceraian (70%) di pengadilan agama adalah cerai gugat. Maksudnya, pihak istri lah yang menggugat cerai suaminya,” terang Anis.

Anis menjelaskan, pihaknya telah merencanakan untuk melatih kader-kader perempuan PKS di setiap kelurahan dengan keterampilan konseling ketahanan keluarga. Keterampilan ini akan menjadi nilai tambah bagi kader-kader perempuan PKS yang selama ini telah dibekali dengan pemahaman utuh tentang  membangun ketahanan keluarga.

Selain merencanakan program Bunda Peduli, Bidang Perempuan DPP PKS juga akan menggulirkan program Ayah Proaktif. Peran ayah juga dirasa sangat dibutuhkan, oleh karena itu, Bidang Perempuan PKS akan menggulirkan berbagai kegiatan yang memotivasi para ayah di Indonesia untuk perhatian dan terlibat dalam kegiatan pendidikan anak dan menjaga ketahanan keluarga.

“Salah satu agenda Rapat Koordinasi (Rakornas) Bidang Perempuan PKS Sejahtera, 27–29 Januari ini, Bidang Perempuan DPP PKS akan mematangkan berbagai program terkait persoalan ketahanan keluarga,” tutup dia.(fjr/rdf)

Sumber: detiknews.com