- Thursday, November 5, 2009, 0:28
- Info Keadilan
- 464x dibaca
Fraksi PKS meminta Susno menjawab secara jujur hasil sadapan KPK.
VIVAnews - Fraksi PKS DPR meminta Kabareskrim Mabes Polri non aktif, Komisaris Jenderal Susno Duadji, menanggapi rekaman percakapan pengusaha Anggodo Widjojo yang menyebut nama Susno. Susno ini diduga adalah Susno Duadji.
Fraksi PKS meminta Susno menjelaskan secara jujur hasil sadapan KPK terhadap percakapan Anggodo, adik tersangka korupsi Anggoro Widjaja, itu.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan ...
Full story
- Tuesday, November 3, 2009, 19:55
- Info Keadilan
- 483x dibaca
Setelah sebelumnya KAMMI kaget dengan pernyataan Fahri Hamzah.
VIVAnews - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengapresiasi pernyataan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal terkait penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. "PKS ada kemajuan sikap," kata Ketua Umum KAMMI, Rijalul Imam.
Menurut Rijal, setelah beberapa hari Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah ditahan, PKS tak mengeluar pernyataan tegas. Baru kemarin, Senin 2 November 2009, Mustafa ...
Full story
- Monday, November 2, 2009, 21:44
- Info Keadilan
- 347x dibaca
INILAH.COM, Jakarta - Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah telah dibentuk di Istana Negara siang ini. Namun, pembentukan lembaga ini mendapat sorotan dari Fraksi PKS DPR. Sebab, ranah kewenangannya dianggap tidak jelas.
"Bukan saya meragukan TPF. Delapan orang ini bagus, tapi tidak efektif juga. Karena seberapa besar efektivitas tim itu?" kata anggota FPKS Nasir Jamil, dalam diskusi 'Menakar Dampak Perseteruan ...
Full story
- Monday, November 2, 2009, 19:53
- Info Keadilan
- 331x dibaca
NILAH.COM, Jakarta - Kasus KPK versus Polri sudah 'makan korban’, yakni politisi Partai Keadilan Sejahtera Fachri Hamzah. Pernyataan Fachri di sebuah stasiun televisi mengundang reaksi publik begitu keras.
Rupanya Wasekjen PKS Fachri Hamzah dianggap menyudutkan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pernyataannya yang menilai lembaga antikorupsi itu sering ngawur dan meremehkan peran kepolisian dan kejaksaan. Bahkan akibat suara Fachri itu, citra PKS yang dikenal sebagai partai lumayan bersih ...
Full story
- Saturday, October 31, 2009, 22:43
- Info Keadilan
- 368x dibaca
INILAH.COM, Jakarta – Fraksi PKS DPR masih menunggu hasil final audit BPK. Dalam kasus Bank Century. PKS mengaku akan menyikaapi kasus itu secara proporsional dan prosedural.
Hal itu diungkapkan anggota FPKS Andi Rachmat pada diskusi ‘Penyelesaian Bank Century Hukum atau Politik, di gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).
Menurut dia, mengaudit aliran dana pemerintah ke sebuah institusi adalah kewenangan BPK. Karena itu DPR memberikan amanah kepada BPK ...
Full story
- Friday, October 30, 2009, 22:41
- Info Keadilan
- 338x dibaca
Presiden SBY kemarin sudah mempertegas bahwa bahwa rekaman itu harus diusut.
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selesai memimpin rapat sekitar 30 menit untuk membahas penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.
Apakah SBY menanyakan rekaman dugaan rekayasa kasus KPK? "Tidak, rekaman itu kan belum ada di tangan orang-orang lain, kecuali katanya di tangan KPK," kata Menkominfo Tifatul ...
Full story
- Friday, October 30, 2009, 22:37
- Info Keadilan
- 371x dibaca
VIVAnews - Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri melaporkan soal penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, dalam rapat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penahanan itu tidak mendadak.
"Proses hukum sudah berlangsung sejak empat bulan yang lalu, bermula dari adanya testimoni Pak Antasari Azhar," kata Menkominfo Tifatul Sembiring usai di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat 30 Oktober 2009.
Mantan ...
Full story
- Wednesday, October 28, 2009, 19:42
- Info Keadilan
- 370x dibaca
INILAH.COM, Jakarta - Dalam kabinet SBY, PKS dianggap telah menjalankan politik kartel karena banyak menduduki pos basah. Namun, PKS tak masalah karena akan mengimbanginya dengan kinerja yang baik.
Hal itu diungkapkan Wakil Sekjen DPP PKS, Agus Purnomo kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (28/10). Menurutnya, gejala politik yang terjadi sekarang ini memanglah politik kartel. Karena dalam politik, tidak ada yang gratis.
"Tak masalah PKS disebut menjalankan politik kartel, ...
Full story
- Sunday, October 25, 2009, 20:12
- Info Keadilan
- 333x dibaca
Kemal Stamboel mengisi posisi Tifatul di komisi I DPR. Namun Ketua Komisi I pada Luthfi.
VIVAnews - Tifatul Sembiring menyatakan Pejabat Sementara Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaq, adalah seorang senior dan bagus. Luthfi juga menjabat di Dewan Pimpinan Pusat PKS sebagai Ketua Bidang Luar Negeri.
"Selain itu, dia juga sudah menjabat dua kali periode di legislatif, DPR komisi satu," kata Tifatul usai mengikuti rapat kabinet ...
Full story
- Sunday, October 25, 2009, 0:17
- Info Keadilan
- 420x dibaca
JAKARTA - Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setidaknya mengemukakan tiga alasan dibalik pergantian Tifatul Sembiring serta dua pengurus lain yang menjadi menteri.
Tiga alasan itu adalah memprioritaskan kepentingan bangsa, demi kebaikan tiga kader PKS di atas, serta demi berjalannya kaderisasi di PKS.
"Sebagai eksekutif mereka telah bekerja di level kepentingan bangsa yang harus lebih diutamakan dibanding kepentingan partai. Dengan begitu SBY ...
Full story