Arsip: ‘Info Keadilan’

Jakarta - Presiden sebagai pemimpin negara dinilai tidak boleh hanya sekedar curhat bahwa dirinya mendapatkan ancaman teror. Tapi harus juga memberikan solusi. "Harapan kita pemimpin tidak sekedar curhat tapi ada fakta berbasis solusi. Pemimpin tidak curhat tapi membuat kebijakan atau menghalangi sesuatu yang destruktif," kata Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/8). Dia berharap pernyataan Presiden SBY soal ... Full story

Jakarta - Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddik menilai gagasan Akbar Tandjung menyederhanakan parpol hanya menjadi 5 buah tidak bisa dilakukan serta-merta. Meski sepakat dari sisi penyederhanaan, namun caranya jangan sampai membatasi menjadi 5 saja, tetapi biarkan natural sesuai dengan pengaturan parliamentary threshold (PT) yang disepakati. "Konsolidasi demokrasi di Indonesia memang harus diikuti proses konsolidasi parpol. Indikatornya multi partai sederhana. Tetapi jangan bicara hasilnya, atur dulu caranya ... Full story

"Penegakan hukum adalah domain polisi. Rakyat tidak harus turun tangan sendiri." Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa penegakan hukum selama bulan puasa, termasuk penutupan tempat-tempat hiburan malam, adalah wewenang kepolisian. Bukan wewenang organisasi kemasyarakatan (ormas) mana pun. "Penegakan hukum adalah domain polisi. Rakyat tidak harus turun tangan sendiri," kata Hidayat Nurwahid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Agustus 2010. Ia ... Full story

Jakarta - Polri didesak untuk menjelaskan penangkapan terhadap pemimpin Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Kabupaten Sukoharjo, Ustadz Abu Bakar Baasyir. Sebab jika tidak, penangkapan itu dinilai hanya untuk mengalihkan isu semata. Menurut Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq Polri harus segera menjelaskan ke publik soal penangkapan Abu Bakar Baasyir, apa delik dan alat buktinya. Hal tersebut penting untuk tidak memicu pro kontra di masyarakat, yang akan memasuki bulan ... Full story

Jakarta— PKS akan menyerahkan kebijakan pemanfaatan Rumah Aspirasi pada setiap anggota fraksinya. Anggota bebas menerima atau menolak dana Rp 374 juta per orang untuk membangun Rumah Aspirasi. Wakil Ketua Divisi Kebijakan Publik DPP PKS, Agus Purnomo, mengatakan, saat ini Fraksi PKS sedang mencermati apakah kebijakan Rumah Aspirasi menguntungkan publik atau tidak. Namun, seandainya sidang paripurna DPR RI meloloskan kebijakan Rumah Aspirasi, PKS memilih menyerahkan implementasi kebijakan ... Full story

Jakarta - Menjelang bulan Ramadan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meluncurkan program bantuan ekonomi yang diberi nama Ta’awun Iqtishodiy (TI). Program TI ditujukan untuk para kader PKS DKI Jakarta. Ada 4 jenis kegiatan yang dijalankan yaitu bantuan ilmu dan keterampilan, bantuan pendidikan dan kesehatan, bantuan kebutuhan rumah tangga dan bantuan pemberdayaan ekonomi kader. Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Ir. H. Triwisaksana, M.Sc dalam himbauannya menyampaikan bahwa selain bersumber ... Full story

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hidayat Nur Wahid, berpendapat Indonesia seharusnya meniru Malaysia dalam memindahkan ibukota. “Pemindahan ibukota memang hal yang masuk akal dan dimengerti," kata mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera itu. Menurut Hidayat, kondisi kota Jakarta sudah tidak kondusif. Namun pemindahan Ibukota hendaknya benar-benar dikaji secara matang sebelum dilemparkan ke publik. "Karena memang setiap daerah memiliki potensi dan kekurangannya," kata legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa ... Full story

Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera menilai wacana pendirian rumah aspirasi di setiap daerah sangat bagus. Hanya saja, PKS melihat pimpinan dewan dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR belum memiliki konsep yang jelas. Hal itu diutarakan Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq melalui pesan singkat kepada Metrotvnews.com, Selasa (3/8). Ia menjelaskan, sejumlah anggota sudah membuat rumah aspirasi dengan dana sendiri. "Kami hanya ingin jangan sampai habis dibangun, rumah ... Full story

Jakarta- Dugaan adanya misi balas dendam dan nuansa politis dalam kasus Sisminbakum kembali disuarakan Kalangan Komisi III DPR. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan, Sisminbakum sengaja dibuat untuk mempercepat perijinan pendirian badan hukum, namun dikarenakan negara tidak memiliki kemampuan maka pemerintah menggandeng pihak swasta. “Maksud hati ingin cepat, apa daya hukum menjerat. Ungkapan ini cocok untuk menggambarkan nasib Yusril Ihza ... Full story

Jakarta - Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddik menilai Sekjen DPR Nining Indra Saleh telah kecolongan atas munculnya konten porno di salah satu layar informasi DPR. Sekjen pun diminta mengecek ulang sistem keamanan layanan informasi tersebut. "P3I yang bertanggung jawab terhadap layar informasi ini harus mengusut tuntas. Dengan sistem keamanan seharusnya hal ini tidak terjadi. Ini namanya Sekjen DPR kecolongan," kata Mahfudz, Senin (2/8/2010). P31 adalah ... Full story