Hadir pada pengukuhan ini para pimpinan parpol, Ketua KPU Batola Syarkian Noor Hadi, para tokoh masyarakat, para Pimpinan Cabang PKS Batola, dan undangan lainnya.

Bupati Barito Kuala H Hasanuddin Murad pada sambutannya memandang, Musyawarah Daerah (Musda) PKS Batola memiliki makna penting dan strategis, merupakan implementasi dari amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PKS.

Dalam forum juga terbuka kesempatan untuk melakukan penelaahan tentang program yang disepakati dalam musda sebelumnya guna diketahui sejauhmana realisasi pelaksanaan, berikut segala bentuk dukungan dan hambatan yang ditemui selama melaksanakan program.

Oleh karena itu, diharapkan pelaksanaan musda dapat berlangsung dengan lancer dan sukses, sehingga PKB Batola dapat lebih meningkatkan peran dan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam upaya mengakomodir dan merealisasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Menurut Hasanuddin Murad, di era keterbukaan dan transpransi dewasa ini, masyarakat semakin pandai dalam memilih dan memilah terhadap hal yang dianggap dapat mengakomodir dan mengupayakan terpenuhinya kepentingan masyarakat.

Untuk itu, lanjut bupati, sebuah organisasi parpol hendaknya dapat mempersiapkan SDM yang memiliki kepekaan dan pemahaman komprehensif berkenaan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan berbagai aspek sehingga mampu menjalankan organisasi dengan sebaik-baiknya.

Terlebih masyarakat telah semakin cerdas dan kritis dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi dalam bermasyararakat, berbangsa dan bernegara, sehingga parpol sebagai salah satu wahana penyaluran aspirasi parpol sebagai salah satu wahana penyaluran aspirasi politik masyarakat dituntut mampu menjembatani kepentingan-kepentingan mereka.

Berkenaan dengan pengukuhan Pengurus DPD PKS Batola, bupati berpesan perlunya kepengurusan yang mampu memberikan pengabdian pada organisasi dan masyarakat dalam upaya untuk bersama-sama memajukan dan mensejahterakan masyarakat.

Dengan demikian, parpol sebagai salah satu potensi daerah dapat bersama-sama dengan komponen lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kontribusi bagi percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepada peserta musda, bupati menyampaikan ucapan selama mengikuti musda dan diiringi harapan semoga dapat menghasilkan keputusan penting dalam rangka membawa organisasi partai ke Arah yang lebih baik. (don)

Sumber: Banjarmasinpost.co.id

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 14.00 Wita hari itu, bertempat di Aula SKB Paringin. Musda kedua siang itu dirangkai dengan pelantikan kepengurusan Parpol yang berlambang padi dan bulan sabit kembar.

Dalam sambuntan Bupati Balangan Sefek Effendie, yang dibacakan oleh Sekda Balangan Riduan Darlan, mengungkapkan kebanggaannya, atas terselenggaranya Musda tingkat Kabupaten tersebut. Dinyatakannya, Partai Politik sebagai sebuah lembaga yang memiliki program secara terarah, dinilai sangat berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan.

“Hingga, dalam realisasinya program Parpol berefek pada kontribusi nyata dalam pembangunan yang berdasarkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh,” ujarnya.

Sementara itu, tampak hadir Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Balangan, Muhammad Noriswan dan beberapa DPC dan Ranting serta puluhan kader. Secara langsung pelantikan sejumlah pengurus DPD PKS dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kalsel Ibnu Sina. (kim/ay/bin)

Sumber: radarbanjarmasin.co.id

Acara pelantikan dihadiri semua kader PKS di Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Beberapa perwakilan dari DPW yakni DPTW selaku pemegang Kebijakan Pertimbangan Tingkat Wilayah KalSel dan tokoh-tokoh yang ada di Banjarbaru, termasuk Wakil Walikota Banjarbaru Ogi Fajar Nuzuli.

Sementara struktur kepengurusan yang baru terdiri dari  Ketua Umum M Jayadinoor SPi, Sekretaris Umum Ahmad Nur Irsan Finazli SPi, Bendahara Budi Rahman SPi, Kaderisasi Purwito, Bidang Kewanitaan Syarifah Helda Alhadad, Kepanduan Sampurno SPi.

Ketua DPW PKS Kalsel Ibnu Sina menyampaikan, pihaknya telah membuat kontrak politik dengan kepengurusan yang baru ini agar memenangkan PKS di tingkat Banjarbaru agar kedepannya mampu mengusung Walikota-Wakil Walikota yang berasal dari kader sendiri.”Mari kita membangun Banjarbaru bersama dengan dasar izin yakni Parpol di Banjarbaru dan melibatkan seluruh elemen masyarakat Banjarbaru,” ujarnya usai melantik kepengurusan tersebut.

Ketua Umum DPD PKS Banjarbaru M Jayadinoor Spi mengatakan, agenda kedepan yakni solidaritas kader, rekrutmen kader sebanyak mungkin terutama dari kalangan kampus dan sekolah, penguatan basis massa dengan target satu orang kader per TPS. “Selain itu kami akan membangun struktur yang kuat dan mandiri sehingga tercapainya target menjadi parpol tiga besar di Banjarbaru,” ujarnya.

Sekretaris umum Ahmad Nur mengatakan, dengan adanya pelantikan pengurus baru PKS, diharapkan dapat meningkatkan kinerja untuk mewujudkan Kota Banjarbaru yang sejahtera.”Sesuai dengan tema kali ini yakni PKS untuk semua, mari kita bekerja untuk Banjarbaru Sejahtera,” ajaknya. (mr-114/abj*)

Sumber: radarbanjarmasin.co.id

Tidak semua anggota DPR setuju dan mau menggunakan jatah rumah dinas yang disediakan dengan uang negara. Anggota Fraksi PKS Habib Nabil al Musawwa adalah salah satu anggota Dewan yang menolak menggunakan rumah dinas itu.

Penolakannya disampaikan lewat interupsi saat berlangsung sidang paripurna ke 11 di DPR RI. “Apa iya anggota DPR butuh rumah dinas?,” ucap Nabil di forum sidang, Selasa 26 Oktober 2010.

Ia pun menawarkan solusi yang ternyata justru ditanggapi negatif anggota lain. “Kita itu, tanpa rumah dinas saja tetap akan bekerja. Kalau perlu, anggaran rumah dinas itu dialihkan saja untuk sekolah dasar, guru-guru. Kami tidak butuh itu,” ujar Nabil.

Mendengar usulan Nabil, spontan saja anggota lainnya ribut. Suara bergumam terdengar dimana-mana. Paling kompak dan paling keras ketika Nabil mengatakan “Dialihkan saja untuk sekolah dasar atau guru” dan “Kami tidak butuh itu”, mayoritas anggota DPR berteriak “huuuuuuu…….”

Saat diteriaki, Nabil malah balik bertanya. “Kenapa harus menyoraki dan berteriak “huuuu….”

sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/185023-tolak-rumah-dinas–anggota-dpr-diteriaki

Oleh sebab itu, PKS tidak tertarik dengan isu tersebut dan tidak akan melibatkan diri, tapi biarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melaksanakan programnya, katanya di Banjarmasin sebelum bertolak kembali ke Jakarta, Jumat pagi (15/10). “Namun sebagai koalisi, justru PKS bisa pula menjadi backbone dalam menantang isu pendongkelan Presiden SBY tersebut,” lanjutnya didampingi Habib Nabil Mushawa, anggota DPR-RI dari PKS asal daerah pemilihan Kalsel.

Sebagai koalisi, PKS akan selalu mendukung program pemerintah asalkan untuk kemaslahatan negara dan bangsa, katanya yang ketika itu juga didampingi Pejabat sementara (Pjs) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kalsel, Ibnu Sina. “Tapi tidak tertutup kemungkinan pula menjadi opisisi, manakala kebijakan dan program pemerintah tidak sejalan dengan visi-missi PKS,” tambah Luthfi.

Keberadaan Presiden PKS di “kota seribu sungai” itu untuk membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) II partai politik (parpol) bertanda gambar bulir padi diapit dua bulan sabit tersebut, Kamis malam. Sebelumnya Pjs Ketua DPW PKS Kalsel mengatakan, Muswil II tingkat provinsi tersebut, mengusung tema, “Mari Bekerja Sejahterakan Rakyat Banua”.

Tema yang berupa ajakan itu sesuai dengan Kalsel yang sudah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2010 dan ke depan tidak ada pilihan lain kecuali bekerja menyejahterakan rakyat banua (pengertian banua ialah daerah Kalsel). “Oleh sebab itu, segala persoalan yang terjadi saat Pilkada mari kita tinggalkan. Tapi mari kita tingkatkan kebersamaan untuk menyejahterakan rakyat banua,” ajak mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut.

“Mari Bekerja Sejahterakan Rakyat Banua akan menjadi kerangka besar program PKS Kalsel ke depan untuk bekerja dan berkontribusi pada periode 2010-2014,” kata Ibnu Sina.

Muswil II PKS yang berlangsung tiga hari itu juga digelar “dialog kerakyatan” dengan tema, “Kalsel Outlook 2014″ dan terbuka untuk masyarakat di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut. Sedangkan pembukaan Muswil II PKS Kalsel itu sendiri di Grand Palace-Mitra Plaza Banjarmasin, dihadiri gubernur H Rudy Ariffin. (Ant)

Sumber : http://politik.tvone.co.id/berita/view/44678/2010/10/15/pks_pendongkelan_sby_tak_tuntaskan_masalah/

Menurutnya, hal tesebut untuk menanggapi metamorfosis sikap politik partai berlamabng padi diantara dua bulan sabit tersebut dari konsep Islam menjadi nasionalis religius, hingga terbukanya ruang bagi kader non muslim.

“Perubahan itu tidak perlu dikahwatirkan. Bahkan PKS tidak akan menajdi partai yang sekuler,” ujarnya menyakinkan.

Anggota komisi IV DPR RI tersebut mengatakan, meski sekarang PKS lebih terbuka, tapi bisa dikatakan dalam tanda kutip tetap terutup, yakni dengan sejumlah aturan khusus yang diberlakukan di partai tersebut.

“PKS tidak terbuka seuntuhnya, namun ada persyaratan dan jenjang pengkaderan untuk menjadi pengurus inti. Kalau pengkaderan tersebut berhasil, artinya PKS akan mempunyai kader-kader yang militan,” ujarnya.

Lebih jauh dibeberkannya, kenapa PKS bisa berani mengambil langkah metamorfosis dalam konsep perjalanan partai tersebut. Hal itu disebabkan banyaknya para non muslim yang tertarik ke PKS, terlebih mulai pemilu 2009. Sehingga, menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majellis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS untuk mengkomodir semua aspirasi yang ada dalam musyawarah nasional (Munas) lalu.

Saat ditanyakan, apakah bakalan berpengaruh pada kepercayaan dan perolehan suara PKS di wilayah kaliamntan Selatan yang notabene terkenal dengan kentalnya budaya dan Islamnya. ternyata Habib Nabil mengatakan hal tersebut tidak menjadi masalah.

“Tidak akan ada masalah, bahkan, PKS bisa lebih berkembang,” katanya. Namun, pihaknya pun menyadari muncul kekhawatiran dari sejumlah pihak terkait teradap metaforfosis PKS tersebut. Terlebih, bagi para konstituen ataupun masyarakat  yang menilai baik partai ini sebagai partai Islam terbesar sejal pemilu 2009 lalu. (mr-110/tri)

Sumber: Radarbanjarmasin

Organisasi tersebut diantaranya, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Balangan, Komite Mahasiswa Pemuda Anti Kedzaliman (Kompak) Balangan, Lembaga Pengembangan Remaja Muslim Iqra Club Balangan, Gerakan Pemuda (GP) Anshar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam aksi itu, selain menampilkan teatrikal, masa juga berorasi disekitar bundaran tugu selamat datang di kawasan Kota Paringin dan berjalan mengitari kawasan pasar Paringin.

Inisiator kegiatan hari itu, Ketua Iqra Club Balangan Donald Simarmata mengatakan, pembakaran Alquran merupakan perbuatan amoral dan merendahkan salah satu agama yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan antara agama dikalangan masyarakat.

“Kami ormas yang tergabung dalam koalisi bersama sangat mengecam pembakaran Alquran itu,” ujarnya.

Tiga tuntutan dalam aksi turun kejalan hari itu, yaitu pelaku pembakar Alquran dapat diadili, masyarakat Indonesia khususnya Balangan di imbau tidak terprovokasi dari tindakan penghinaan oleh segelintir orang yang mengatasnamakan agama, kemudian, warga masyarakat di imbau agar dapat menghormati semua agama termasuk simbol sakral keagamaan.

Menurut Donald, pihaknya mengecam aksi pendeta Bob Old dan Danny Allen yang sengaja membakar Alquran yang disiram dengan cairan pembakar, kemudian menyulutnya dengan api hingga menjadi abu.(kim)

Sumber: Radarbanjarmasin.com

Dorongan ini disampaikan Habib Nabil Al Musawwa kepada Abdi Persada FM, baru-baru ini. Menurutnya permasalahan infrastuktur jalan tidak hanya terjadi di kalimantan selatan, namun hampir diseluruh provinsi Indonesia. Habib Nabil menjelaskan alokasi anggaran APBD Kalimantan Selatan selama tahun 2009 untuk infrastruktur hanya mencapai 15 % dari total APBD. Dirinya berharap dapat terus mendorong pemerintah agar dapat meningkatkan anggaran infrastuktur hingga mencapai 45 % bahkan dirinya meminta kepada pemerintah dapat menggunakan sistem Performance Based Contract atau PBC. Dengan sistem Performance Based Contract, Habib Nabiel berharap kontraktor dapat bertanggung jawab untuk perawatan jalan, sehingga segala perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan diserahkan ke kontraktor, sedangkan pemerintah hanya bertugas mengawasi pelaksanaannya saja

Selain menyoroti kerusakan infrastruktur jalan di Kalimantan Selatan, Habib Nabil juga sempat memperhatikan kualitas jalan nasional di Indonesia, yang kerusakannya mencapai 50 persen dari seluruh jalan nasional yang ada.

(RIFA AP FM )

Sumber: radioabdipersada.com

Penegasan ini disampaikannya kepada Abdi Persada FM dalam konfrensi pers saat melakukan reses ke daerah pemilihannya kemarin. Pembubaran diwacanakan karena Bulog disinyalir melakukan penyimpangan pendistribusian raskin, seperti halnya kasus yang terjadi di Jawa Tengah, NTB dan Lampung beberapa waktu lalu.

Dijelaskannya berdasarkan hasil inspeksi di lapangan pihaknya banyak menemukan penyimpangan terjadi di kantor Bulog dalam bentuk melakukan proses ulang terhadap beras yang sebenarnya sudah rusak dan bau apek. Hal ini merupakan bentuk pengkhianatan kepada masyarakat.

Untuk itu dalam reses kali ini Habib Nabil berencana melakukan pantauan ke kantor Bulog di daerah jika memang ditemukan penyimpangan atau keluhan dari masyarakat, maka pihaknya akan langsung melakukan sidak. Saat ini komisi IV sendiri sudah menyelesaikan 3 panitia kerja, diantaranya panitia kerja beras.

Untuk mengantisipasi proses ulang beras, Habib Nabil merekomendasikan agar Bulog tidak hanya beli beras, tapi juga gabah yang masa penyimpanannya relative tahan lebih lama, mengingat pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk unit pengolahan gabah dan beras. (RIFA AP FM)

Sumber: radioabdipersada.com

“Riswandi mendapatkan amanah sebagai Wakil  Ketua Bidang Wilayah Dakwah Kalimantan,” begitu ungkap Ibnu Sina dari PKS Kalsel, kemarin.

Selain Riswandi yang merupakan rekan Ibnu Sina di Fraksi PKS DPRD Kalsel, kader PKS perwakilan Kalimantan lainnya yang menerima amanah sama sebagai wakil ketua Bidang Wilayah Dakwah Kalimantan, yakni Hadi Mulyadi, Ketua DPW PKS Kaltim.
Dilanjutkan Ibnu Sina, tidak hanya itu amanah diberikan peserta Munas terhadap Riswandi. Sebab, Riswandi pun terpilih menjadi anggota Majelis Syuro DPP PKS, berdasarkan masukan sebelumnya dari kader-kader PKS Kalsel waktu lalu.

“Riswandi mendapatkan tugas bertanggung jawab mengembangkan, sekaligus memenangkan PKS pada tahun 2014, khusus di wilayah Kalimantan. Tugas ini cukup berat, tetapi tugas itu hendaknya bukan dibebankan kepada Riswandi, karena merupakan tanggung jawab bersama seluruh kader-kader PKS di Kalimantan,” katanya. (day)