Arsip: ‘Berita’

Jakarta: Kasus penganiayaan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) Sumiati di Arab Saudi membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat bicara. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq meminta pemerintah segera mengentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. "Ini demi harga diri bangsa dan pemeliharaan hak-hak asasi setiap warga negara Indonesia," kata Mahfud di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (18/11). Menurut PKS, selama yang dikirim TKI pembantu rumah ... Full story

Jakarta - Kementerian Sosial terus berusaha memberikan perlindungan bagi anak-anak jalanan. Kemensos pun optimistis pada tahun 2014 nanti, Indonesia akan bebas anak jalanan. "Kita harapkan pada tahun 2014 nanti tidak ada anak jalanan di seluruh daerah di Indonesia," ujar Mensos Salim Segaf Al Jufri saat memberikan keterangan pers di Kementerian Sosial, Jl Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (16/11/2010). Hal itu dapat tercapai jika 7 Kementerian berserta Polri bersama-sama ... Full story

Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri menegaskan, bangsa Indonesia masih siap dalam penanganan tanggap darurat sejumlah bencana seperti yang terjadi di Merapi, Mentawai dan Wasior. Karenanya, bantuan dari luar negeri untuk tanggap darurat tidak diperlukan. "Bantuan untuk tanggap darurat tidak, kita tidak, pemerintah dalam arahan Bapak Presiden kita tidak menerima. Nantilah kalau dalam hal rekontruksi dan rehabilitasi kita insyallah welcome-lah," kata Salim saat ditanya wartawan seputar bantuan ... Full story

Jakarta - Wakil Ketua DPR Anis Matta tidak sependapat dengan keputusan Kejagung yang mengeluarkan deponeering kasus Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah. Anis tetap mendesak kasus Bibit-Chandra diselesaikan di pengadilan. "Bawa ke pengadilan," ujar Anis, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/10/2010). Anis menuturkan, sejak awal PKS tidak mau kasus Bibit dan Chandra diselesaikan di luar pengadilan. Sebab hal tersebut tidak sejalan dengan penegakan hukum ... Full story

Jakarta - Sedikitnya ada 40 keluarga yang berasal dari kader PKS menjadi pengungsi bencana gunung Merapi. Penggalangan dana pun dilakukan hingga sudah terkumpul Rp 1 miliar. "Karena ada 40 keluarga kader PKS dievakuasi. Kita akan menginstruksikan kader melakukan penggalangan dana di seluruh Indonesia dan men-declare hasil penggalangan ke publik, sekarang sudah terkumpul Rp 1 miliar," kata Sekjen PKS Anis Matta di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu ... Full story

Anggota Fraksi PKS Habib Nabil al Musawwa menolak menggunakan rumah dinas. Tidak semua anggota DPR setuju dan mau menggunakan jatah rumah dinas yang disediakan dengan uang negara. Anggota Fraksi PKS Habib Nabil al Musawwa adalah salah satu anggota Dewan yang menolak menggunakan rumah dinas itu. Penolakannya disampaikan lewat interupsi saat berlangsung sidang paripurna ke 11 di DPR RI. "Apa iya anggota DPR butuh rumah dinas?," ucap Nabil ... Full story

Jakarta-Anggota DPR Nabil Al Musawwa mendapat sorakan "huuu" dari rekannya sesama anggota Dewan, saat Sidang Paripurna, Selasa (26/10/2010), di Gedung DPR, Jakarta. Nabil, dalam interupsinya, mengusulkan agar rumah jabatan anggota (RJA) yang diperuntukkan bagi anggota Dewan dihibahkan kepada para guru. Menurutnya, pengadaan RJA yang menelan dana ratusan miliar itu tidak sesuai dengan aspirasi rakyat yang diwakili. "Terkait rumah dinas, kami tidak membutuhkannya. Tanpa rumah dinas pun kami ... Full story

Jakarta - Kakek Mensos Salim Segaf Aljufry ternyata masuk salah satu dari 10 nama calon pahlawan nasional. Kakek Mensos, Sayyid Idrus bin Salim Aljufry, dianggap berjasa dalam memajukan pendidikan di Indonesia. "Betul nama kakek saya diajukan sebagai pahlawan nasional di bidang pendidikan," ujar Mensos di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/10/2010) Mensos meuturkan, kakeknya dianggap memiliki jasa di bidang pendidikan Islam di daerahnya. Hal ini kemudian diajukan ... Full story

Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) meminta agar pembahasan pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto tak dipersoalkan. Tidak ada niatan apa pun terkait wacana itu. "Kami minta semua pihak jernih dan fair dalam wacana gelar pahlawan. Jangan  pandang pemberian gelar itu bermuatan politik sempit, apalagi untuk kepentingan parpol tertentu," kata Tenaga Ahli Mensos, Sapto Waluyo, dalam siaran pers, Senin (26/10/2010). Dia meminta masyarakat jangan hanya berfokus pada soal Soeharto ... Full story

"Itu isu yang tidak sangat benar, saya tidak yakin kader kami melakukan hal sejelek itu." VIVAnews- Beredarnya isu bahwa pasangan Nur Mahmudi dan Idris Abdul Shomad melakukan politik uang membuat partai pengusung gerah. Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah telah melakukan politik uang. "Buktikan saja. Panwaslu jangan hanya melempar hal-hal seperti itu," kata Prihandoko, Ketua Tim Pemenangan Nur Mahmudi-Indris dalam Pemilihan Walikota Depok, ... Full story