Yoyoh mengaku pihaknya di Komisi 8, juga akan terus konsen menangani persoalan generasi muda Indonesia, agar bisa terselamatkan dari bahaya narkoba ini. (FIRHAN AP FM )

Sumber: radioabdipersada.com

VIVAnews – Wacana indikasi serangan balik terhadap partai-partai pemilih opsi C dalam kesimpulan Panitia Khusus (Pansus) Century, rupanya tidak merisaukan PKS.

“PKS tidak mengurusi balas dendam politik,” tegas Andi Rahmat, anggota Fraksi PKS sekaligus anggota Pansus Century, Selasa 9 Maret 2010. Opsi C menyatakan bahwa kebijakan bail out Century salah sejak awal hingga implementasinya.

Andi menyatakan, meskipun balas dendam politik memang mungkin terjadi, namun partainya dengan tegas menolak untuk mengeksploitasinya secara berlebihan. “Kami tidak ingin mendramatisir hal itu,” kata Andi saat berbincang dengan VIVAnews.

Hal ini ia kemukakan menanggapi banyaknya tokoh-tokoh politik dari partai pemilih opsi C, yang baru-baru ini tersandung masalah hukum.

“Harus dipahami, semua pejabat memang mempunyai resiko,” ujar Andi. Jadi, menurutnya, normal saja apabila ada tokoh politik atau pejabat yang bersalah, kemudian ditangkap atau diusut perkaranya secara hukum.

Bahkan, lanjut Andi, sekalipun motif pengusutan perkara itu dilandaskan pada motif politik, namun selama pihak berwenang memiliki bukti hukum, maka pengusutan tetap sah bahkan harus dilakukan.

Politisi muda PKS itu mengingatkan, politik justru harus mendorong ranah penegakan hukum. “Asal perkara itu jangan dibikin-bikin. Itu yang tidak boleh,” tukasnya. Ia mengimbau kepada penegak hukum untuk tidak mencari-cari kesalahan orang, bila yanng bersangkutan memang sungguh-sungguh tidak mempunyai salah.

“Tidak bisa demi balas dendam politik, lantas menabrak UU dan membelokkan instrumen hukum,” katanya. Pria kelahiran Makassar ini menekankan, negara tidak dibentuk untuk mencari-cari kesalahan warganya.

Andi mengaku, sampai saat ini ia tidak tahu apakah benar atau tidak terjadi serangan balik pasca kesimpulan pansus Century. Namun, terangnya, PKS memilih untuk tidak membaca kasus hukum yang menimpa sejumlah tokoh politik belakangan ini dengan cara seperti itu.

“Kami tidak menafsirkan begitu, karena PKS tidak menganut political trading,” tandasnya menutup perbincangan.

Sumber: vivanews.com

VIVAnews– Di antara 30 anggota Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century, Mahfudz Siddiq muncul menjadi salah satu acuan sumber. Posisinya sebagai Wakil Ketua Pansus membuat ucapannya layak kutip.

Politisi kelahiran Jakarta, 25 September 1966, ini tergolong jarang bicara. Namun sekali politisi Partai Keadilan Sejahtera yang terpilih jadi anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII yang meliputi Cirebon ini mengeluarkan kata, banyak orang tersentak.

Pada 9 Februari lalu misalnya, di tengah ketidakpastian sikap PKS, Mahfudz melansir pernyataan menghebohkan: 80 persen kesalahan kasus Bank Century di tangan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono. “Dan 20 persen di Sri Mulyani,” ujar suami dari Triyekti Kusumaningsih itu. “Oleh karena itu tidak ada alasan kuat bagi Panitia Angket memanggil presiden sebagai saksi,” katanya.

Pernyataan Mahfudz itu terbukti kemudian hari menjadi kebijakan resmi PKS. Bagi PKS, penanganan Bank Century sejak pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek sampai dengan penetapan sebagai bank gagal dan ditengarai berdampak sistemik adalah sepenuhnya keputusan Bank Indonesia yang saat itu dipimpin Boediono.

Jauh hari sebelumnya, pada 19 Januari, Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, menyatakan kinerja Mahfudz yang lulusan Universitas Nasional itu memang bagus. “Sampai saat ini, kami lihat performa anggota pansus dari PKS cukup baik,” kata Mustafa Kamal. “Tidak ada masalah. Tidak akan ada pergantian.”

Konsistensi Mahfudz juga terbukti saat digelar rapat paripurna DPR menentukan sikap soal Bank Century. Mahfudz secara tegas menolak Opsi “jadi-jadian” AC. Secara format, kata dia, yang disampaikan empat fraksi yakni Partai Demokrat, PKB, PPP, dan PAN, tidak memenuhi syarat karena tidak jelas antara kesimpulan dan rekomendasi. Munculnya dua opsi yang direkomendasikan pansus, yakni A dan C karena ada dua substansi yang tidak bisa dipertemukan.

“Ini bukan persoalan jeruk dan apel, tapi dua hal yang berbeda dan berlawanan. Jadi dirumuskan mana yang berbeda dan berlawanan. Di sini (AC) tidak mencerminkan kesimpulan dan rekomendasi. Tidak memenuhi syarat untuk menerima opsi AC,” kata Mahfudz. Karena itu Mahfudz meminta pembahasan rapat paripurna kembali membahas antara A atau C saja.

Sumber: VIVAnews.COM

Ketujuh raperda tersebut yakni raperda standar minimal, pengelolaan LH dan sumberdaya air, perlindungan lahan pertanian, raperda pengelolaan zakat, reklamasi tambang, pelayanan public, dan raperda transparansi dan akuntabilitas public.

Menurutnya, ketujuh perda ini merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang harus digulirkan menjadi peraturan mengingat dalam kurun waktu 1 tahun ini. seperti usulan raperda reklamasi tambang yang diinspirasi kondisi daerah yang aktivitas pasca tambangnya carut marut. Meskipun saat ini pihak eksekutif juga sedang mengusulkan dibuatnya pergub pasca tambang. Menurut Jazuli akan lebih baik jika pergub tersebut dikuatkan dengan perda reklamasi tambang/ yang mempunyai kekuatan mengikan secara hokum, apalagi perda merupakan turunan dari undang-ungang.

Jazuli menjelaskan, Nantinya raperda tersebut akan digodok dibadan legislasi bersama anggota yang lain. Saat ini badan legislasi sendiri memberi waktu selama 1 minggu untuk menambah usulan sebelum raperda diajukan ke biro hokum, untuk disinergiskan dengan raperda yang diajukan pihak eksekutif.

Tidak hanya fraksi PKS, fraksi serta komisi yang lainpun mengajukan beberapa rancangan raperda, yang kemudian raperda tersebut akan dimasukkan dalam program daerah, selama 1 tahun anggaran.
(RIFA AP FM)

Sumber: radioabdipersada.com

VIVAnews – Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak hanya menanggapi soal keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal kasus Bank Century, tapi juga teka-teki nasib koalisi.

SBY tampil dengan seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, termasuk menteri-menteri dari partai koalisi yang beda pendapat dengan Demokrat, termasuk Tifatul Sembiring.

Ditemui usai acara, Tifatul mengatakan pidato SBY adalah jawaban yang tuntas. “Saya rasa ini menjawab  semua kegundahan masyarakat dan rakyat Indonesia secara keseluruhan,” kata dia di Istana Negara, Kamis 4 Maret 2010.

Termasuk soal jawaban soal nasib koalisi dan juga isu reshuffle. “Beliau  tidak menyinggung itu sama sekali. Beliau tidak menyerang siapa siapa. Tidak mempermasalahkan  itu,” kata Tifatul.

Dalam pidatonya, tambah dia, SBY fokus pada meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi.

“Saya ingin tegaskan  sekali lagi hasil kerja kabinet  itu di atas rata- rata. Bahkan Kominfo di atas 100%, dan  banyak departemen lagi yang lain di atas 100%,” kata mantan Presiden PKS itu.

Jadi, tambah Tifatul,  secara umum prestasi semua anggota kabinet di atas  rata rata dan bagus.

“Jadi saya ingin menegaskan suara ini  tidak kedengaran selama berlangsung Pansus Century. Karena fokus masyarakat lebih pada mengikuti perjalanan ini [Century],” kata dia.

Sebelumnya, dalam pidatonya, SBY mengatakan masalah koalisi bukan prioritas.

“Koalisi dibangun dengan niat baik, kesepakatan dan etika. Manakala ada permasalahan terhadap kesepakatan dan etika, selalu tersedia solusi yang tepat dan terhormat,” kata SBY.

Sumber: VIVAnews.com

Jakarta–Mengikuti langkah fraksi PDIP dan Partai Golkar, FPKS secara tegas memilih opsi C sebagai pandangan akhirnya terhadap laporan Pansus Century. Pemilihan opsi C dinilai partai mitra koalisi pemerintah itu sebagai hal yang bermanfaat untuk perbaikan sektor perbankan.

“PKS berkeyakinan bahwa opsi C, yang terbaik,” kata juru bicara fraksi, FPKS Eki Awal Muharam dalam sidang paripurna DPR yang berlangsung Gedung Sidang Paripurna DPR, Jakarta, Rabu (3/3). Penegasan itu segera memicu anggota fraksi PKS mengumandangkan takbir.

Dalam pandangannya, Eki menilai sikap FPKS ini merupakan penegasan sekaligus penguatan pandangan FPKS pada sidang Pansus terdahulu. Pihaknya meyakini dan memandang kedua  opsi memiliki kesamaan meski tetap ada perbedaaan sebagai konsekuensi demokrasi.

Sumber: Republika

Jakarta – PKS menjamin bahwa fraksinya di DPR tetap solid. Sampai paripurna Pansus Angket Bank Century, PKS akan konsisten seperti pandangan akhir fraksinya.

“PKS seperti dalam pandangan akhir tetap konsisten, walau ada lobi,” ujar Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (1/3).

Menurut Lutfi, tidak ada alasan bagi partainya untuk berubah. Pasalnya, masyarakat sudah melihat semuanya yang akan menjaga kredibilitasnya. “Pansus akan terbukti yang berbelok akan pertaruhkan nama baiknya,” kata dia.

Semua anggota, ujar Lutfi, sudah sepakat. Jika ada anggota atau kader yang melakukan pelanggaran. Pandangan akhir PKS tidak akan membelot dan masih sesuai dengan pertemuan terakhir.

“Kami tidak berubah, kecuali ada rapat atau instruksi lagi. Mereka saya jamin tidak akan berubah. Sikap partai adalah ofisial,” pungkasnya. [bar]

Sumber: inilah.com

“Silakan ditanya ke DPP PKS, saya kan sudah undurkan diri. Tapi intinya sikap PKS adalah ingin membawa masalah ini kepada ranah hukum,” ujar Tifatul Sembiring di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/2).

Sebab, jelas Tifatul, karena DPR tidak bisa dipenjarakan orang. Dengan hukum bisa dipastikan siapa yang salah dan benar. PKS juga diharapkan, tetap berada on the right track.

“Jangan menggantung karena kebiasaan menggantung itu akan menjadi polemik. Kalau ada kesalahan bawa hukum silakan pengadilan yang memutuskan,” katanya.

Sementara itu, Tifatul juga mengatakan sikap PKS di fraksi tidak ada pengaruhnya di kabinet. “Tidak ada masalah saya tidak melihat terganggu,” ungkapnya. [mut]
Sumber: nilah.com

Wakil Bupati HSS, Ardiansyah, S.Hut memberikan hak suaranya pada pemira PKS dalam pemilihan Anggota MS 2010-2015 di Aula DPW PKS Kalsel.

Panitia Pemira PKS Kalsel, sedang memferivikasi daftar pemilih pemira PKS kalsel.